- surat keluhan/pengaduan, adalah surat yang dibuat oleh pembeli (konsumen) karena barang yang dikirim oleh penjual (produsen) tidak sesuai dengan yang dipesan atau ada kerusakan.
contoh surat keluhan/pengaduan
_______, ___ _______ 2010
Nomor : ………..
Perihal : ……….
Kepada,
Yth. _____________
PT ______________
Jln. ______________
Dengan hormat,
Bersama dengan ini, kami beritahukan bahwa pengiriman ….. pesanan kami telah tiba sesuai waktu dan dalam keadaan baik. Namun setelah kami periksa, terdapat kesalahan antara model …… yang kami pesan dengan …… yang Anda kirim.
Ketidaksesuaian itu sebagai berikut :
1. ……………………..
2. ……………………..
Kami persilakan Anda untuk mencocokkan pesanan kami dengan barang yang Anda kirim. Kami yakin bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam kesalahan pengiriman ini. Namun demikian, kami sangat berharap Anda dapat segera menyelesaikan persoalan ini.
Atas segala perhatiannya, kami ucapkan teriama kasih.
Hormat kami,
………………………..
………………………..
Nomor : ………..
Perihal : ……….
Kepada,
Yth. _____________
PT ______________
Jln. ______________
Dengan hormat,
Bersama dengan ini, kami beritahukan bahwa pengiriman ….. pesanan kami telah tiba sesuai waktu dan dalam keadaan baik. Namun setelah kami periksa, terdapat kesalahan antara model …… yang kami pesan dengan …… yang Anda kirim.
Ketidaksesuaian itu sebagai berikut :
1. ……………………..
2. ……………………..
Kami persilakan Anda untuk mencocokkan pesanan kami dengan barang yang Anda kirim. Kami yakin bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam kesalahan pengiriman ini. Namun demikian, kami sangat berharap Anda dapat segera menyelesaikan persoalan ini.
Atas segala perhatiannya, kami ucapkan teriama kasih.
Hormat kami,
………………………..
………………………..
2. surat tuntutan, adalah surat tuntuan ganti kerugian dari pihak pembeli kepada pihak penjual. ganti kerugian yang diajukan ini umpamanya karena barang yang dibeli hilang di perjalanan,rusak berat atau mutu tidak sesuai dengan pesanan, sehingga pembeli merasa dirugikan.
contoh surat tuntutan
Kepada :
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo
di tempat
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo
di tempat
Dengan Hormat,
Berdasarkan temuan-temuan dan keluhan-keluhan masyarakat desa Dlangu yang kami terima, kami menyimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Dlangu berjalan tidak sesuai aturan dan banyak melakukan pelanggaran. Untuk memudahkan, dibawah ini kami buat daftar permasyalahan yang kami anggap melanggar peraturan.
I. Berdasarkan surat Badan Permusyawaratan Desa NOMOR 01/BPD/VII/2008 tanggal 11 juni 2008 menanyakan sebagai berikut :
1. Mesin pompa air merk KUBOTA 8PK + water pump 4 dim bantuan dari Dinas Pertanian tahun 2007 bagaimana statusnya.
2. Hasil penjualan tanah bengkok Bondo Desa Blok SIKEBO selama dua musim tahun 2007/2008.
3. Hasil penjualan tanah bengkok Bondo Desa selama dua misim tahun 2007/2008.
4. Hasil penjualan tanah bengkok Kepala Desa selama satu musim tahun 2007/2008.
(Bengkok Kepala Desa seluas 8 bahu).
5. Uang pengembalian dari Pengadilan Negeri Purworejo senilai 40 juta.
Berdasarkan hal tersebut diatas, kami berpendapat terjadi tindak penggelapan dan korupsi. Karna sampai saat ini tidak ada laporannya baik kepada Badan Permusyawaratan Desa maupum di intern sesama Perangkat Desa. (Surat Badan Permusyawaratan Desa terlampir).
II. Tentang Tunjangan Penghasilan Aparat Perangkat Desa (TPAPD) triwulan IV tahun 2008. (Surat pertanggung jawaban terlampir).
1. Berdasarkan surat pertanggungjawaban Kepala Desa Dlangu tanggal 9 desember 2008,
- Saudara Suprapto Hadi jabatan Kepala Dusun Dua seharusnya berhak mendapat TPAPD Rp. 1.500.000,-
- Saudara Amat Baderi jabatan PTL Kaum I seharusnya berhak mendapat TPAPD Rp. 1.500.000,-
- Saudara Burus jabatan PTL Kaum II seharusnya berhak mendapat TPAPD Rp. 1.500.000,-
Pada kenyataannya ketiga Perangkat Desa tersebut hanya diberi TPAPD sebesar Rp. 500.000,-. Kami berpendapat Kepala Desa Dlangu melakukan pemotongan terhadap hak ketiga perangkat tersebut.
III. Tentang pemutihan sertifikat tanah masal / ajudikasi.
Dalam proyek ajudikasi ini kami berpendapat telah terjadi kesalahan prosedur dan tindakan manipulasi yang berakibat memberatkan dan merugikan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kabag Pemerintahan Kabupaten Purworejo, semestinya dalam program ajudikasi ini melalui rapat / musyawarah dengan BPD dengan melibatkanmasyarakat untuk menentukan biaya. Pada kenyataannya dalam hal ini Kepala Desa mmmmenentuka menentukan
Menentukan biaya secara sepihak tanpa melalui musyawarah. Adapun dalam penentuan kepala Desa membuat pengelompokan sebagai berikut :
1. Bagi yang sudah leter C tahun 1997 kebawah dikenakan tarip Rp. 200.000,- perbidang.
2. Bagi yang sudah leter C tahun 1997 keatas dikenakan tarip Rp. 300.000,- perbidang.
3. Bagi yang belum leter C dikenakan tarip Rp. 300.000,- perbidang ditambah pologoro 2% dari nilai jual tanah.
Untuk menentukan pologoro 2% Kepala Desa membagi menjadi dua kelompok. Harga jual tanah untuk perkotaan Rp. 500.000,-/ ubin, untuk tanah perdesaan Rp. 300.000,-/ ubin.
Berdasarkan hal tersebut diatas, setelah kami lakukan pengecekan langsung kepada masyarakat terjadi manipulasi / penipuan, karna pologoro tidak 2%. Tetapi tidak jelas pola penghitungannya alias membohongi masyarakat. Untuk itu kami lampirkan hasil pengecekan di sebagian masyarakat, selebihnya kami serahkan kepada kejaksaan untuk melakukaan investigasi keseluruh masyarakat.
Berdasarkan temuan-temuan dan keluhan-keluhan masyarakat desa Dlangu yang kami terima, kami menyimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Dlangu berjalan tidak sesuai aturan dan banyak melakukan pelanggaran. Untuk memudahkan, dibawah ini kami buat daftar permasyalahan yang kami anggap melanggar peraturan.
I. Berdasarkan surat Badan Permusyawaratan Desa NOMOR 01/BPD/VII/2008 tanggal 11 juni 2008 menanyakan sebagai berikut :
1. Mesin pompa air merk KUBOTA 8PK + water pump 4 dim bantuan dari Dinas Pertanian tahun 2007 bagaimana statusnya.
2. Hasil penjualan tanah bengkok Bondo Desa Blok SIKEBO selama dua musim tahun 2007/2008.
3. Hasil penjualan tanah bengkok Bondo Desa selama dua misim tahun 2007/2008.
4. Hasil penjualan tanah bengkok Kepala Desa selama satu musim tahun 2007/2008.
(Bengkok Kepala Desa seluas 8 bahu).
5. Uang pengembalian dari Pengadilan Negeri Purworejo senilai 40 juta.
Berdasarkan hal tersebut diatas, kami berpendapat terjadi tindak penggelapan dan korupsi. Karna sampai saat ini tidak ada laporannya baik kepada Badan Permusyawaratan Desa maupum di intern sesama Perangkat Desa. (Surat Badan Permusyawaratan Desa terlampir).
II. Tentang Tunjangan Penghasilan Aparat Perangkat Desa (TPAPD) triwulan IV tahun 2008. (Surat pertanggung jawaban terlampir).
1. Berdasarkan surat pertanggungjawaban Kepala Desa Dlangu tanggal 9 desember 2008,
- Saudara Suprapto Hadi jabatan Kepala Dusun Dua seharusnya berhak mendapat TPAPD Rp. 1.500.000,-
- Saudara Amat Baderi jabatan PTL Kaum I seharusnya berhak mendapat TPAPD Rp. 1.500.000,-
- Saudara Burus jabatan PTL Kaum II seharusnya berhak mendapat TPAPD Rp. 1.500.000,-
Pada kenyataannya ketiga Perangkat Desa tersebut hanya diberi TPAPD sebesar Rp. 500.000,-. Kami berpendapat Kepala Desa Dlangu melakukan pemotongan terhadap hak ketiga perangkat tersebut.
III. Tentang pemutihan sertifikat tanah masal / ajudikasi.
Dalam proyek ajudikasi ini kami berpendapat telah terjadi kesalahan prosedur dan tindakan manipulasi yang berakibat memberatkan dan merugikan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kabag Pemerintahan Kabupaten Purworejo, semestinya dalam program ajudikasi ini melalui rapat / musyawarah dengan BPD dengan melibatkanmasyarakat untuk menentukan biaya. Pada kenyataannya dalam hal ini Kepala Desa mmmmenentuka menentukan
Menentukan biaya secara sepihak tanpa melalui musyawarah. Adapun dalam penentuan kepala Desa membuat pengelompokan sebagai berikut :
1. Bagi yang sudah leter C tahun 1997 kebawah dikenakan tarip Rp. 200.000,- perbidang.
2. Bagi yang sudah leter C tahun 1997 keatas dikenakan tarip Rp. 300.000,- perbidang.
3. Bagi yang belum leter C dikenakan tarip Rp. 300.000,- perbidang ditambah pologoro 2% dari nilai jual tanah.
Untuk menentukan pologoro 2% Kepala Desa membagi menjadi dua kelompok. Harga jual tanah untuk perkotaan Rp. 500.000,-/ ubin, untuk tanah perdesaan Rp. 300.000,-/ ubin.
Berdasarkan hal tersebut diatas, setelah kami lakukan pengecekan langsung kepada masyarakat terjadi manipulasi / penipuan, karna pologoro tidak 2%. Tetapi tidak jelas pola penghitungannya alias membohongi masyarakat. Untuk itu kami lampirkan hasil pengecekan di sebagian masyarakat, selebihnya kami serahkan kepada kejaksaan untuk melakukaan investigasi keseluruh masyarakat.
IV. Tentang lumbung desa.
Berdasarkan RAPBDes tahun 2009, pada kolom rencana pengeluaran disebutkan ada kucuran dana sebesar Rp. 1.000.000,- untuk lumbung desa.
Pada kenyataannya lumbunng desa sudah bertahun-tahun kosong tidak ada isinya.
V. Tentang hibah gubernur
Pada tahun 2009 desa Dlangu mendapat hibah gubernur senilai Rp. 5.000.000,- untuk perlengkapan kantor (meubeler). Pada kenyataannya hanya ada satu lemari yang menurut kami harganya tidak lebih dari Rp. 1.500.000,-.
Berdasarkan kenyataan yang kami sebutkan diatas, kami melaporkan Pemerintahan desa Dlangu (Kepala desa sdr. Istiqmal).
Kepada yth. Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo untuk melakukan tindakan hokum.
Berdasarkan RAPBDes tahun 2009, pada kolom rencana pengeluaran disebutkan ada kucuran dana sebesar Rp. 1.000.000,- untuk lumbung desa.
Pada kenyataannya lumbunng desa sudah bertahun-tahun kosong tidak ada isinya.
V. Tentang hibah gubernur
Pada tahun 2009 desa Dlangu mendapat hibah gubernur senilai Rp. 5.000.000,- untuk perlengkapan kantor (meubeler). Pada kenyataannya hanya ada satu lemari yang menurut kami harganya tidak lebih dari Rp. 1.500.000,-.
Berdasarkan kenyataan yang kami sebutkan diatas, kami melaporkan Pemerintahan desa Dlangu (Kepala desa sdr. Istiqmal).
Kepada yth. Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo untuk melakukan tindakan hokum.
Demikian laporan dari kami, selanjutnya
kami harapkan untuk segera ditindaklanjuti.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Tembusan :
1. Bupati Purworejo
2.Bawasda Kabupaten Purworejo
3.Camat Butuh
4.Kepala BPD Desa Dlangu
1. Bupati Purworejo
2.Bawasda Kabupaten Purworejo
3.Camat Butuh
4.Kepala BPD Desa Dlangu
contoh surat gugat perceraian
Bersamaini, sayaSitta, agama Islam, umur 51 tahun, pekerjaanwiraswasta, beralamat di Jl. BrigadirBirawaSatu RT 09 RW 03 No. 10, Surabaya Barat, selanjutnyaakandisebutsebagaiPenggugat
DenganiniPenggugathendakmengajukangugatanperceraianterhadap:
Nama : ....................................
Agama : ....................................
Umur :.....................................
Pekerjaan : ....................................
Alamat : ....................................
yang untukselanjutnyaakandisebutsebagaiTergugat.
Adapun yang menjadidasar-dasardanalasandiajukannyagugatanperceraianadalahsebagaiberikut:
1. Padatanggaldelapan, bulanduabelas, tahunseribusembilanratussembilanpuluh, PenggugatdanTergugattelahmelangsungkanperkawinandantercatat di Kantor Urusan Agama Surabaya Pusat, denganAktaPerkawinandengannomor xxx tertanggalxxxx.
2. SelamamelangsungkanperkawinanPenggugatdanTergugattelahdikaruniai 2 orang anakyaitu: SyifaAulia, jeniskelaminperempuan, lahir di Surabaya, tanggal 22 November 2002, denganAktaKelahiran No. xx, tertanggal 24 November 2009, danInnoDey, jeniskelaminlaki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 20 Januari 2004, denganAktaKelahiran No. xx tertanggal 22 Januari 2004.
3. Sejakawalperkawinanberlangsung, Tergugattelahmemilikikebiasaandansifat yang barudiketahuiolehPenggugatsaatperkawinanberlangsungyaitumabuk, kasar, seringmemukulsertapulanglaruttanpaalasan yang jelas.
4. MeskiTergugatbekerja, namunsebagianbesarpenghasilannyadipergunakantidakuntukkepentingandannafkahanakdanistrinya.
5. ApabilaPenggugatmemberikannasehat, TergugatbukannyatersadarsertamengubahkebiasaanburuknyanamunmelakukanpemukulanterhadapPenggugat di depananak- anakPenggugat/Tergugat yang masihkecil-kecil.
6. KebiasaankasarTergugatmakinmenjadisetelahkelahirananakkeduadariPenggugat/Tergugat.
7. SikapTergugattersebut yang menjadikanPenggugattidakinginlagiuntukmelanjutkanperkawinandenganTergugat
Berdasarkanuraiandiatas, PenggugatmemohonkepadaMajelis Hakim yang memeriksaperkarainiuntukmemutuskan
1. MenerimagugatanPenggugat
2.MengabulkangugatanPenggugatuntukkeseluruhan
3.MenyatakanputusnyaikatanperkawinanantaraPenggugatdanTergugatsebagaimanadalamAktaPerkawinan
No. xx yang tercatat di Kantor Urusan Agama Surabaya Pusat.
4. MenyatakanhakasuhdanpemeliharaananakberadadalamkekuasaanPenggugat 5. MenghukumTergugatuntukmemberikanuangiddah, nafkahanaksebesarRp 5.000.000,00 / bulan
6. MembebankanseluruhbiayaperkarakepadaTergugat.
Atasperhatiannya, kami ucapkanterimakasih
Pihak I pihak
II
(Semoga Bermanfaat yaa :)
No comments:
Post a Comment